13 Srikandi Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, Keterwakilan Perempuan Sudah Ideal?

Melansir Suara.com, Prabowo Subianto diketahui menerapkan sejumlah syarat pada pemilihan deretan menteri yang akan membantunya menjalankan pemerintahan. Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan tiga kriteria utamanya, antara lain memiliki integritas dan komitmen antikorupsi, kompetensi, dan loyalitas.

Keberadaan perempuan dalam Kabinet Merah Putih diharapkan menjadi simbol kesetaraan gender. Harapannya, bisa menjadi bukti nyata bahwa perempuan mampu memberikan kontribusi besar dalam pengambilan keputusan strategis di level nasional.

Isu kesetaraan gender sendiri sempat dibahas Prabowo dalam debat Capres-Cawapres pada 4 Februari 2024 lalu.

"Saya kira upaya-upaya kesetaraan gender sangat penting juga di bidang politik kaum perempuan mengambil peran sangat menonjol. Saya mendorong peranan itu di pemerintahan yang saya pimpin kalau terpilih," ungkap Prabowo kala itu, dikutip Dewiku.com dari Antara.

Namun, ternyata jumlah perempuan dalam Kabinet Merah Putih hanya sekitar 12 persen. Minimnya keterwakilan perempuan juga telah menjadi sorotan pakar, bahkan sejak Prabowo baru mulai memanggil orang-orang yang diproyeksikan menjadi menteri dan wakil menteri pada pekan lalu.

"Dari nama-nama yang dipanggil dan diproyeksikan menjadi menteri dan wakil menteri, terlihat bahwa jumlahnya sangat minim bahkan tidak sampai 20 persen ya dari harapan keterwakilan perempuan 30 persen. Tentu itu sangat disayangkan," kata Titi, sebagaimana kembali dilansir dari Antara.

Menurut Titi, jumlah keterwakilan perempuan mestinya kian menguat dari pemerintahan sebelumnya, tetapi apa yang terjadi justru penurunan. Harapannya, hal tersebut bukan indikasi tersisihnya peran perempuan dalam pemerintahan yang baru.

Jika jumlah perempuan di posisi-posisi strategis pemerintahan semakin rendah, lanjut Titi, kondisi tersebut dapat memberikan impresi buruk pada pendidikan politik, seolah tata kelola pemerintahan tanpa campur tangan perempuan merupakan hal wajar. 

"Saya kira pemerintahan yang baru harus menjelaskan mengapa pemilihan menteri sangat minim dalam menyodorkan keterwakilan perempuan," tegasnya.