Penulisan Ulang Sejarah Nggak Jadi Dirilis pada HUT RI Ke-80, Kenapa?

Dewiku.com - Perilisan buku hasil dari penulisan ulang sejarah kabarnya akan ditunda. Sebelumnya Menteri Kebudayaan, Fadli Zon sempat menyampaikan buku penulisan ulang sejarah akan dirilis bertepatan dengan HUT RI yang ke-80. 

Namun, pada Selasa 8 Agustus 2025, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyatakan jika perilisan atau peluncuran hasil penulisan ulang sejarah akan ditunda. Prasetyo dengan tegas menjawab jika perilisan tersebut memang akan tertunda.

“Ada kemungkinan mundur,” jelas Prasetyo saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Saat ditanya oleh awak media mengenai alasan dari tertundanya perilisan buku tersebut, Prasetyo menjawab karena adanya rencana dari Kementerian Kebudayaan. Namun, dirinya sempat menyampaikan jika untuk saat ini belum ada jadwal pasti untuk merilis buku tersebut. 

Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan pun ikut angkat bicara. Ia menyatakan bahwa buku dari penulisan ulang sejarah sedang sudah hampir selesai dan sekarang masih dalam tahap editing. 

“80–90 persen mungkin ya, sekarang dalam proses editing. Bukan harus di 17 Agustus, tapi tahun ini. Kami harapkan mungkin sebelum 17 Agustus atau mungkin di bulan Agustus ya,” ucap Fadli.

Melihat pernyataan Fadli Zon, secara tidak langsung dirinya menyampaikan jika kemungkinan buku dari penulisan ulang sejarah akan segera dirilis di bulan Agustus walau tidak jadi dirilis bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang ke-80 nanti. 

Banyak yang Menentang, Tapi Tetap Ingin Rilis

Beberapa bulan yang lalu, rencana Menteri Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah tentu menimbulkan pertanyaan dan kecaman dari publik, politikus, maupun para ahli sejarah. Namun, Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan jika penulisan ulang sejarah memiliki tujuan yang penting untuk menghasilkan buku sejarah yang resmi serta dapat meningkatkan rasa cinta tanah air.

Penulisan ulang sejarah ini menarik perhatian banyak orang, bahkan menimbulkan kecaman keras. Pasalnya, Fadli selaku menteri yang bertanggung jawab atas penulisan ulang sejarah ini menyatakan jika dalam penulisan ulang ini ada beberapa peristiwa sejarah yang akan dihilangkan atau dihapus.

Salah satu yang bikin publik kesal, justru Menteri Kebudayaan ingin menghapus salah satu peristiwa penting di Indonesia, yakni sejarah kelam Pemerkosaan Massal 1998. Banyak publik, ahli sejarah, dan komunitas perempuan yang mengecam keras tindakan penghapusan sejarah tersebut. 

Fadli bahkan menyatakan jika penghapusan tersebut dilakukan karena menurutnya tidak adanya bukti dari kasus Pemerkosaan Massal 1998 di Indonesia. Mendengar pernyataan menteri itu pun, publik dengan sigap memberikan beberapa bukti terjadinya pemerkosaan massal di tahun tersebut melalui berbagai sumber literatur dan mereka pun tak takut untuk menandai (tag) akun media sosial Fadli Zon. 

Eva Sundari selaku aktivis perempuan pun angkat bicara dan menyatakan penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan ini telah mengabaikan perspektif perempuan sebagai korban dari peristiwa sejarah tersebut.

Penulisan ulang sejarah ini juga mendapat kritikan langsung dari Puan Maharani selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya pemerintah tidak harus terburu-buru dalam program penulisan ulang sejarah, anak dari Megawati Soekarnoputri memberikan masukan jika penulisan ulang tersebut juga perlu melihat fakta sejarah yang ada. 

Walau mendapat pertentangan dan penolakan, Menteri Kebudayaan pun tetap menjalankan program penulisan ulang sejarah tersebut. Urgensi pemerintah untuk menulis ulang sejarah pun masih banyak dipertanyakan. 

Kalau udah rilis nanti, kira-kira apa aja ya isinya? Apakah sejarah-sejarah yang udah pernah kita pelajari di bangku sekolah akan berubah drastis?

(Annisa Deli Indriyanti)