lifestyle

Melawan Stigma Perempuan Warga Binaan, Bintang Puspayoga: Jangan Menutup Mata!

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, tak menampik bahwa stigma perempuan warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan memang masih kuat.

Rima Sekarani Imamun Nissa
Kamis, 17 Oktober 2024 | 14:00 WIB

Perempuan yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menghadapi stigma dan diskriminasi. Akibatnya, banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan dalam berbagai aspek di kehidupan sehari-hari setelah keluar Lembaga Pemasyarakatan (lapas).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sejak tahun 2023 secara masif menjalankan program pendampingan bagi perempuan WBP di 10 provinsi. Bentuknya berupa pelatihan berbagai keterampilan di lapas.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, mengungkapkan bahwa WBP membutuhkan keterampilan khusus untuk membiayai hidup mereka saat keluar dari lapas. Keterampilan ini dinilai penting, mengingat stigma masih terus melekat terhadap warga binaan.

Baca Juga: Self Care: Bukan Sekadar Tren Media Sosial, tapi Kebutuhan Milenial di Era Modern

"Kami memberikan perhatian besar untuk para perempuan warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Mereka layak mendapatkan kesempatan kedua memiliki kehidupan yang lebih baik," kata Bintang Puspayoga di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Bali, Senin (14/10/2024) kemarin, dilansir Dewiku.com dari siaran pers.

Pada kenyataannya, lanjut Bintang, kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa masih ada stigma terhadap perempuan warga binaan. WBP seringkali mengalami perlakuan yang kurang bersahabat ketika kembali ke masyarakat.

Baca Juga: Agustina Wilujeng dan Sherly Tjoanda: Dua Sosok "Triple Minority" di Pesta Pilkada 2024

"Melalui pendampingan pelatihan ini, diharapkan bisa mengubah cara pandang masyarakat bahwa mereka layak mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat," imbuhnya.

Berdasarkan data terbaru Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, narapidana perempuan di Indonesia mencapai 10.053 orang. Mereka tersebar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (33 orang), Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan (5.388 orang), Lembaga Pemasyarakatan (2.999 orang), dan Rumah Tahanan (1.628 orang).

Kemen PPPA sendiri telah memberikan pendampingan keterampilan pada lapas di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, NTB, dan Banten. Materinya disesuaikan dengan jenis ketrampilan yang digemari warga binaan dan peluang ekonomi paska mereka bebas, misalnya tata rias.

Tahun 2023, Kemen PPPA memberikan kursus keterampilan tata rias kepada 400 WBP. Program tersebut dilanjutkan pada 2024 dengan menyasar 500 warga binaan lainnya.

"Keterampilan seperti tata rias kecantikan dipilih dengan harapan agar setelah bebas, perempuan warga binaan ini memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi dan mampu mendukung diri sendiri serta keluarga mereka. Program ini menunjukkan bagaimana kita bisa mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik, di mana mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi kontributor aktif bagi masyarakat," papar Bintang.

Bintang menambahkan, "Perempuan yang dapat mandiri secara ekonomi akan menjadi hulu bagi pemecahan isu-isu perempuan dan anak lainnya seperti penurunan perkawinan usia anak, pekerja anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak."

Sebagai upaya optimalisasi program, Kemen PPPA juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya XL Axiata.

"Kami percaya bahwa perempuan memiliki potensi luar biasa untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Melalui program Sisternet 'She Inspire', kami ingin memberdayakan perempuan di Lapas Kerobokan dan lapas-lapas lainnya untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik dengan keterampilan dan kepercayaan diri yang kuat," ujar Dian Siswarini selaku Presiden Direktur & CEO XL Axiata.

Baca Juga: Praktis Makes Perfect, wondr by BNI Mudahkan Nasabah Lewat Peningkatan Layanan Fitur Terbaru

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, Pramella Y. Pasaribu, berharap lebih banyak perempuan warga binaan yang mendapatkan pelatihan. Pasalnya,sebagian warga binaan berstatus sebagai ibu dan membutuhkan keterampilan yang dapat memberi kehidupan lebih layak.