Jelang Pilkada 2024, Politisi Berlomba Menangkan Sentimen Publik

Dewiku.com - Dalam waktu dekat, masyarakat Indonesia akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh kota di Indonesia. Tahun ini, Pilkada di Indonesia akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, di mana masyarakat akan memilih wakil-wakil yang mereka yakini dapat menyuarakan kepentingan mereka.

Jakpat secara independen melakukan survei pada para responden di sejumlah kota di Indonesia mengenai pandangan sosial dan politik dalam rangka Pilkada 2024. Yakni di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kota Bandung, dan Kota Medan.

"Kondisi sosial dan politik di Indonesia sangat dinamis, segala bentuk perubahan dapat terjadi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Jakpat berinisiatif untuk melakukan riset ini untuk memberikan gambaran umum kondisi politik di enam daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia," ucap Head of Research Jakpat, Aska Primardi, dikutip dari siaran pers yang diterima Dewiku.com baru-baru ini.

Kota Surakarta

Berdasarkan analisis dari jawaban kualitatif 141 responden di Kota Surakarta, isu yang mengkhawatirkan di wilayah tersebut adalah politik dinasti atau nepotisme (11%) dan lapangan pekerjaan, tepatnya pengangguran (10%). Masalah kesenjangan sosial atau kemiskinan juga menjadi perhatian bagi 7% masyarakat setempat.

Di sisi lain, 33% masyarakat di Kota Surakarta menyatakan bahwa situasi sosial dan politik saat ini lebih baik dibandingkan masa kepemimpinan sebelumnya.

Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan analisis dari jawaban kualitatif 1.478 responden di Provinsi Jawa Barat, hampir 20% mengeluhkan soal lapangan pekerjaan, terutama terkait pengangguran. Masalah lain yang dikhawatirkan adalah kriminalitas (11%) dan kesenjangan sosial ekonomi atau kemiskinan (11%).

Meski demikian, 23% masyarakat di Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa situasi sosial dan politik saat ini lebih baik dibandingkan masa kepemimpinan sebelumnya.

Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan analisis dari jawaban kualitatif 905 responden, isu sosial politik yang dikhawatirkan masyarakat Jawa Timur tak jauh berbeda dengan Jawa Barat, yakni terkait lapangan pekerjaan (15%) dan kemiskinan/ekonomi sulit (12%).

Sebanyak 9% responden mencemaskan masalah korupsi di wilayah tersebut. Namun, seperti beberapa wilayah sebelumnya, 32% masyarakat di Provinsi Jawa Timur juga menyatakan bahwa situasi sosial dan politik saat ini lebih baik dibandingkan masa kepemimpinan sebelumnya.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Berdasarkan analisis dari jawaban kualitatif 809 responden di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, isu yang mengkhawatirkan di wilayah tersebut adalah lapangan pekerjaan, tepatnya pengangguran (9%), serta kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ekonomi sulit (9%). Masalah keamanan seperti kriminalitas atau kerusuhan juga menjadi perhatian bagi 7% masyarakat setempat.

Sementara itu, 4 dari 10 masyarakat setuju bahwa situasi politik dan sosial di wilayah tersebut berada di kondisi sama saja dibandingkan dengan periode kepemimpinan sebelumnya.

Kota Bandung

Berdasarkan analisis dari jawaban kualitatif 141 responden di Kota Bandung, sebanyak 27% mengeluhkan soal lapangan pekerjaan, terutama soal pengangguran. Isu lain yang disoroti adalah kesenjangan sosial seperti kemiskinan atau ekonomi sulit (17%) dan keamanan, termasuk kriminalitas/begal (15%).

Di sisi lain, hanya 16% masyarakat Bandung menilai situasi politik dan sosial saat ini lebih baik dibandingkan dengan masa kepemimpinan sebelumnya.

Kota Medan

Berdasarkan analisis dari jawaban kualitatif 183 responden, 1 dari 5 responden Kota Medan khawatir dengan masalah kriminalitas di wilayah tersebut, seperti begal atau pencurian. Sebanyak 11% responden menyoroti soal politik dinasti/politik kepentingan dan 9% lainnya mengeluhkan soal lapangan pekerjaaan, terutama masalah pengangguran.

Lebih lanjut, 2 dari 10 masyarakat di Kota Medan mengatakan bahwa situasi politik dan sosial saat ini lebih baik dibandingkan dengan masa kepemimpinan sebelumnya.

"Saat ini kita sudah memasuki era post-truth, di mana kebenaran faktual bukanlah titik penentu keputusan seseorang, tetapi lebih banyak ditentukan oleh opini, persepsi, dan perasaan subjektif seseorang," papar Aska.

Menurut Aska, indikator keberhasilan kebijakan seorang pemimpin bukan hanya dinilai dari data dan faktanya secara langsung, tetapi juga bagaimana perasaan publik terhadap kebijakan tersebut.

"Semua politisi saat ini berlomba untuk memenangkan sentimen positif dari publik," tandasnya.