Lawan Kecurangan Pilkada 2024! Ini Pentingnya Pendidikan Politik bagi Perempuan

Dewiku.com - Pendidikan Politik bagi Perempuan bertema "Kelembagaan Perempuan dalam Mengawasi Pilkada 2024" diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY bekerja sama dengan Caksana Institute di Ros-In Hotel, Kamis (24/10/2024). Sejumlah organisasi perempuan di wilayah Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), aktif berpartisipasi. 

"Bersama-sama belajar termasuk tentang cara membedakan mana yang termasuk politik uang, APK (Alat Peraga Kampanye), biaya politik, mahar, dan lainnya," kata Wasingatu Zakiyah, Direktur Caksana Institute.

Para peserta juga mendapat arahan tentang acara melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Usai pemaparan materi dan diskusi, mereka pun diajak membuat rencana aksi nyata untuk mengawal masa kampanye, hari pencoblosan, hingga perencanaan setelah pengumuman pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati terpilih.

Potensi Pelanggaran Pilkada 2024

Pada paparan materinya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2H) Bawaslu Bantul, Dewi Nurhasanah, mengungkapkan beberapa potensi pelanggaran pemilu yang harus diawasi bersama. Setidaknya ada tiga perkara, yakni politik uang, netralitas ASN/TNI/POLRI dan Perangkat Desa/Kelurahan, dan informasi hoaks. 

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewi tak menampik bahwa Bawaslu sangat membutuhkan dukungan masyarakat. Salah satunya adalah partisipasi dari berbagai organisasi perempuan. 

"Sebagai warga negara yang sudah memilih sistem demokrasi sebagai jalan hidup kita bernegara, tentu keterlibatan masyarakat di dalam semua momentum politik adalah suatu keniscayaan," ujar Dewi. 

"Demokrasi itu nilainya akan kelihatan kalau ada keterlibatan seluruh unsur masyarakat," tegasnya kemudian.

Peran perempuan, terlebih yang aktif dalam organisasi masyarakat, dinilai sangat besar dalam kesuksesan pemilu, tak terkecuali soal melawan politik uang. Upaya pencegahan bisa dimulai dengan mengajak dan mengingatkan sesama anggota organisasi agar tidak tergiur money politics.

Soal rekam jejak paslon, Sekjen Caksana Institute, Zaenurrohman memaparkan pentingnya memilih pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Ini berkaitan dengan tugas kepala daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah publik dan membangun pemerintahan yang baik.

"Rekam jejak ini sangat penting karena akan ikut berpengaruh terhadap bagaimana pemimpin itu menjalankan tugas kepemimpinannya," ungkap Zaen.

Bukan cuma sekedar tahu data diri setiap calon bupati dan wakil bupati, jangan ragu mencari informasi lengkap tentang pengalaman organisasi atau kinerja para kandidat maupun posisi apa saja yang pernah dijabat. Tak ada salahnya juga mempertimbangkan prestasi mereka, khususnya dalam mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan kepentingan publik. 

"Kalau punya pengalaman organisasi, bisa dicek, selama di organisasi, apakah dia mengikuti jenjang kaderisasi, apakah dia menunjukkan kepemimpinan, apakah dia menunjukkan inovasi, apakah dia menunjukkan kemampuan untuk mengatasi masalah," kata Zaen.

Sementara itu, berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), masa kampanye untuk Pilkada 2024 berlangsung mulai 25 September hingga 23 November mendatang. Setelah masa tenang selama tiga hari, pemungutan suara akan dilaksanakan serentak pada 27 November 2024.