Lawan "Bajual Manusia", Polisi NTT Ini Justru Dipecat dengan Tidak Hormat

Dewiku.com - Seorang polisi aktif dari Polda NTT bernama Rudy Soik, diberhentikan dari tugasnya dengan tidak hormat oleh Komisi Kode Etik Polri.

Keputusan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) itu dilakukan karena dugaan bahwa Rudy telah menganggu ketenangan bisnis “Bajual Manusia”.

Dalam rilis yang dibagikan Ketua Umum JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Rudy Soik disebut berhasil dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Namun, karena komitmen dan keberhasilannya dalam menangani kasus perdagangan orang di Kupang, Rudy Soik kerap berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kepentingan bisnis perdagangan orang dan merasa terancam karena bisnisnya terganggu.

"Ini merupakan kemunduran institusi penegakan hukum. Seharusnya kepolisian memberikan apresiasi atas kerja-kerja anggota polisi seperti Rudy Soik, yang banyak membuka tabir kasus-kasus yang merugikan banyak orang," kata Rahayu dalam siaran pers yang diterima Dewiku, Sabtu (12/10/2024).

Politisi Gerindra itu juga menambahkan, bahwa Rudy Soik memiliki track record yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Apalagi pemberhentian dengan tidak hormat terjadi jika anggota Kepolisian melakukan tindakan pelanggaran hukum yang berat.

Sementara itu Ketua Harian JarNas Anti TPPO, Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus menyampaikan bahwa dirinya sangat menyayangkan tindakan Kepolisian Polda NTT.

Rohaniawan ini juga menambahkan bahwa JarNas Anti TPPO akan mendukung Rudi Soik dalam memperjuangkan hak-haknya.

"Kami akan mengirimkan surat ke Kapolri terkait dengan Keputusan Pemberhentian ini," katavbeliau menegaskan.

Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat untuk Rudy Soik diberikan oleh Komisi Kode Etik Polri, Komisaris Besar Polisi Robert Antoni Sormin, S.I.K, Kabid Propam Polda NTT selaku Ketua sidang Komisi Kode Etik Polri, yang dalam proses persidangan kode etik tersebut, juga didampingi oleh Ditreskrimsus Polda NTT selaku wakil ketua sidang Komisi dan juga komisaris polisi Nicodemus Ndoloe.

Dalam mengungkapkan kasus-kasus yang terjadi di wilayah Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur, Rudy selalu melakukan tindakan yang cepat dan tidak memikirkan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang mem-back-up bisnis yang melanggar hukum tersebut.

Tindakan Rudy yang dianggap menganggu bisnis kelompok-kelompok ini diduga menyebabkan Rudy dalam proses sidang etik hingga mendapat putusan pemberhentian dengan tidak terhormat.